Kita Perlu Berhenti Sejenak

Menyaksikan debat pertama calon presiden dan calon wakil presiden kemarin malam, saya teringat pada Thomas L. Friedman.

Dalam bukunya Thank You For Being Late, ia bercerita kalau di zaman percepatan digital ini, hal yang wajib dilakukan adalah berhenti sejenak. Itu cara meningkatkan peluang untuk mengerti lebih baik dan menghadapi dunia sekitar dengan produktif.

Ia mengutip gurunya Dov Seidman. Ketika Anda berhenti, Anda mulai merenung, memikirkan kembali asumsi-asumsi, membayangkan kembali apa yang mungkin, berhubungan kembali dengan kepercayaan-kepercayaan yang dipegang paling erat. Sesudah melakukan itu, Anda bisa mulai membayangkan kembali jalan yang lebih baik.

Mendengar visi misi dan tanya jawab kedua pasangan calon (paslon) dalam debat kemarin, membuat saya berhenti sejenak.

Benarkah kata-kata adil, makmur, sejahtera adalah kata-kata yang masih ingin kita dengar saat ini?

Benarkah kalimat-kalimat menjamin penegakan hukum, membentuk lembaga hukum yang bersih dan kuat, hukum yang menghadirkan rasa keadilan masih enak didengar telinga saat ini.

Adil, makmur, dan sejahtera hanyalah kata sifat. Yang tidak perlu diucapkan. Karena ia akan terasa jika masalah selesai.

Menjamin penegakan hukum, membentuk lembaga hukum yang bersih dan kuat, hukum yang menghadirkan rasa keadilan juga hanyalah kalimat-kalimat mengambang. Kita sudah mendengarnya jauh, jauh sebelum hari ini.

Lalu apa? Itu yang mestinya digali.

Masa kampanye pesta demokrasi ini sesungguhnya adalah waktu yang tepat untuk berhenti sejenak. Bercermin. Merenung. Di mana posisi Indonesia saat ini. Jika dikaitkan dengan tema debat kemarin, di mana posisi Indonesia dari segi hukum, hak asasi manusia, korupsi, dan terorisme. Di negara sendiri dan di kancah internasional.

Ini yang harus dikaji. Digali.

Berhentilah sejenak. Mungkin yang perlu dilakukan adalah mengkaji ulang.

Menilik jurnal-jurnal para peneliti. Apa yang ditemui selama ini tentang Indonesia. Bagaimana peneliti melihat posisi Indonesia. Dari segi hukum. Hak asasi manusia. Korupsi. Dan terorisme. Indonesia ada di mana?

Dengan mengetahui di mana posisi Indonesia saat ini, akan muncul strategi-strategi konkret dan tajam untuk diadu. Bukan solusi-solusi yang berdasarkan asumsi, apalagi menurut kami.

Ini yang diumbar kedua paslon dalam debat kemarin.

Paslon nomor urut dua, misalnya mengatakan menurut mereka faktor yang mendorong pejabat publik melakukan tindak korupsi adalah kurangnya gaji. Sekali lagi ini menurut mereka. Saya tidak ingin mengomentari substansinya.

Tapi saya membayangkan jika paslon dua mengatakan, ‘Kami telah mempelajari berbagai hasil penelitian dalam enam bulan terakhir kalau penyebab utama pejabat publik di Indonesia melakukan tindak korupsi adalah kurangnya gaji. Maka jika terpilih, kami akan menaikkan gaji’. Jika begitu saya yakin kualitas debat kemarin akan lebih tajam.

Lalu jawaban paslon nomor urut satu soal pemberantasan terorisme dengan membawa fatwa agama adalah hal yang semestinya tidak terjadi. Indonesia bukan negara agama.

Saya coba membayangkan jika Pak Ma’ruf Amin menyatakan seperti ini, ‘Selama setahun terakhir, kami telah bekerja sama dengan para peneliti dan melakukan penelitian serta kajian tentang terorisme di Indonesia. Dua hal yang akan kami lakukan jika terpilih adalah kontraradikalisme dan deradikalisasi melalui bla bla bla’. Tanpa membawa embel-embel agama, kualitas gagasan Pak Ma’ruf akan lebih kuat.

Itu hanya contoh kecil gagasan dari dua pasangan kemarin. Yang tampak terseok-seok di zaman percepatan ini.

Berhentilah sejenak.

Kekurangkerjaan Polisi dan Kekurangajaran Media Pada Kasus Prostitusi

Seperti tak ada kerjaan lain, polisi menggerebek salah satu hotel di Surabaya, Sabtu, 5 Januari lalu. Dugaanku, kamar tujuan gerebek mereka sudah jelas. Sehingga kerjaan mereka sesungguhnya hanya datang ke hotel, menunjukkan identitas, sedikit celingak-celinguk pura-pura memeriksa ini itu. Lalu menuju salah satu kamar, berisi dua orang dewasa yang sedang bertransaksi.

Dua orang dewasa. Yang sudah merdeka menentukan jalan hidupnya. Yang sudah mengerti konsekuensi atas pilihannya.

Dua orang dewasa ini lalu ditahan atas tuduhan prostitusi. Iya, prostitusi, salah satu profesi tertua di dunia ini.

Tak lupa, Pak Polisi datang dengan memboyong media. Bak sebuah prestasi tingkat alam raya, mereka kumandangkan keberhasilan ini. Pekerjaan berhasil menggerebek dua orang dewasa di hotel.

Media. Sama saja. Seperti tak ada berita yang lebih penting. Iya, mungkin gak ada sih. 😦

Tak butuh waktu lama, nama salah seorang dewasa yang ditangkap langsung menjadi trending di pencarian google dan media sosial. Judulnya aduhai. Mulai dari gaya a hingga z, wartawan mempermainkan hormon libido netizen. Demi clickbait.

Pertama, tak ada undang-undang yang bisa menjerat dua orang dewasa yang sedang bertransaksi ini. Dalam kitab undang-undang hukum pidana, hanya mucikari yang bisa dijerat hukum.

Terus, membahas profesi prostitusi memang tak ada habisnya. Jika profesi ini bisa dihilangkan dari muka bumi, tak perlu polisi atau DPR sekarang, nenek moyang kita sudah pasti membumihanguskannya pada zamannya. Jadi tidak usah sok pahlawan.

Yang mesti dilakukan itu adalah mengaturnya.

Di Swedia, pemerintah mengeluarkan undang-undang yang menjerat si pengguna jasa pekerja seks. Tindakan pengguna itu ilegal, termasuk tindakan yang mengeksploitasi perempuan.

Menurut data mereka, sejak undang-undang itu diterapkan, tahun 1999, angka prostitusi di negara itu turun drastis. Dari 3.000-an orang ke 600 orang. Swedia kemudian digadang sebagai negara yang berhasil mengatur pekerja seks komersial. Meski tetap saja ada yang memperdebatkan keberhasilan itu.

Yang menarik adalah, para peneliti Swedia melakukan penelitian selama 16 tahun untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan seperti itu. Dan di dalam undang-undangnya, mereka mengatur tentang bantuan kepada PSK yang pensiun, dan dana sosialisasi serta pendidikan.

Di Jerman, prostitusi dilegalkan sejak tahun 1927. Para pekerja itu dianggap sama dengan pekerja lain. Memiliki asuransi kesehatan, tunjangan sosial, uang pensiunan, dan wajib membayar pajak.

Nah, Indonesia juga mesti mengadopsinya. Bukan peraturannya, tapi keputusan untuk mengatur profesi yang satu ini. Karena tiap negara pasti berbeda cara pengaturannya. Dimulai dengan melakukan penelitian yang serius untuk mengetahui karakter pekerja seks, pengguna jasanya, dan si mucikari di Indonesia. Lalu membuat regulasi yang dianggap paling tepat.

Jadi, tindakan polisi menggerebek dua orang dewasa itu ya cuma nunjukin mereka kurang kerjaan. Kecuali jika yang ada di hotel itu anak di bawah umur. Yang belum dewasa. Yang belum bisa menentukan pilihan hidupnya. Yang dieksploitasi orang lain. Atau yang perlu dibimbing. Baru ini pekerjaan polisi.

Cara media memblow up dua orang yang digerebek itu pun kurang ajar. Apalagi blow up terhadap salah satu orang dewasanya. Tanpa memikirkan orang-orang sekitarnya, wartawan sesukanya membuat judul-judul yang menjijikkan, secara beruntun.

Penggerebekan dua orang dewasa di hotel itu sungguh kekurangkerjaan polisi. Dan pemberitaan kasus itu sungguh kekurangajaran media.

Tapi tak semua polisi kurang kerjaan. Hanya beberapa. Dan tak semua media kurang ajar. Hanya beberapa. Juga wartawan. Hanya beberapa.